DPR Belanda Serukan Boikot Piala Dunia 2022

Football5star.com, Indonesia – Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar mendapat tentangan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari parlemen Belanda. Pihak parlemen Belanda bahkan meminta untuk kerajaan Belanda memboikot event empat tahunan tersebut.

Dikutip Football5star.com dari NOS, Jumat (19/11/2021), parlemem Belanda meminta pemerintah kerajaan Belanda untuk tidak mengirim delegasi resmi ke pembukaan Piala Dunia 2022. Seruan boikot ini dilakukan parlemen Belanda atas dasar kasus pelanggaran HAM pada pekerja migran di Qatar.

Lebih dari 6500 pekerjaan dilaporkan tewas selama proses pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Laporan ini memicu kritik tajam Qatar sebagai tuan rumah.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Belanda, Ben Knape mengatakan bahwa tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan Qatar mungkin terbukti benar. Namun ia tak setuju jika pihak parlemen menyerukan boikot.

“Saya pikir itu terlalu picik untuk sekarang mengatakan sebagai bentuk gerakan protes,” kata Ben Knape.

“Kami memiliki kepentingan dalam hubungan diplomatik dengan Qatar, jadi saya sangat ragu untuk mengambil tindakan simbolis yang dratis seperti itu,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu anggota parlemen Belanda, Jasper Van Dijk mengatakan bahwa Raja Belanda sangat tidak pantas untuk berada di sana saat pembukaan Piala Dunia 2022.

“Akan sangat tidak pantas bagi raja kita untuk minum dengan otoritas Qatar di skybox. Selama masih banyak pekerja yang dieksploitasi,” ungkpa Van Dijk.

Piala Dunia 2022 Diselidiki di Prancis

Sementara itu, sebelas tahun setelah penunjukkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, di Prancis masih dilakukan penyelidikan terkait permainan sembunyi-sembunyi perihal tersebut.

Pertemuan dan makan siang yang dilakukan mantan presiden Prancis, Nicolas Sarkozy dengan Michel Platini dan Tamim ben Hamad al Thani di Istana Elysee menjadi sorotan.

Pada 2 Desember 2010, komite eksekutif FIFA yang saat itu masih dipimpin oleh Sepp Blatter menetapkan Qatar sebagai tuan rumah. Namun penunjukkan itu memunculkan dugaan aksi melanggar hukum yang dilakukan sejumlah pihak.

Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional Prancis, PNF pada 2019 menunjuk seorang hakim investigasi terkait hal ini. Mereka menduga terjadi praktek korupsi yang aktif dan pasif serta dugaan pencucian uang di balik penunjukkan Qatar sebagai tuan rumah.